By Robert
Advetorial, Peristiwanusantara.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri menggelar acara serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 Wilayah Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Batam Centre, Selasa (25/3).
Wakil Bupati (Wabup) Karimun, Rocky M. Bawole menyerahkan secara langsung LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala BPK Kepri Emmy Mutiarini.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad serta seluruh bupati dan walikota se-Kepri juga menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Kepala BPK Kepri Emmy Mutiarini
Acara ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri.
LKPD Unaudited merupakan laporan keuangan yang belum diaudit oleh BPK dan akan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional untuk memberikan gambaran akurat pengelolaan keuangan daerah. Seluruh dokumen yang diserahkan mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah, laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta laporan kinerja pemerintah daerah.
Wabup Rocky M. Bawole mengatakan Pemerintah Kabupaten Karimun komitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap, LKPD yang kami serahkan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Rocky M. Bawole.
Penyerahan LKPD ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala BPK Kepri Emmy Mutiarini mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kepri atas penyusunan dan penyerahan LKPD Unaudited secara tepat waktu sebelum batas akhir 31 Maret 2025.
"Kami akan melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa laporan yang diserahkan akan menjadi bahan utama dalam proses audit yang akan segera dilakukan oleh BPK.
“Kami mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun LKPD. Kami akan segera melakukan audit terhadap LKPD yang telah diserahkan,” kata dia.
Acara serah terima LKPD ini turut dihadiri oleh para kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat terkait lainnya di wilayah Kepri.
Proses audit yang akan dilakukan diharapkan dapat semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di seluruh wilayah Kepri. (Bert)
Editor : Ismanto
KLIK Untuk Masuk
Posting Komentar