Pemkab Natuna Pantau Ketersediaan Sembako di Bulan Ramadhan

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik saat sidak di bulog, Senin (3/3) (Putra/Peristiwanusantara.com)

By Putra Mardiyanto
Advetorial, Peristiwanusantara.com - Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pemantauan harga dan ketersediaan Sembilan bahan pokok (Sembako) di bulog dan sejumlah pasar, Senin (3/3).

Sidak ini dipimpin oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, didampingi unsur pimpinan DPRD, pihak kepolisian, serta beberapa instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Pemantauan yang dilakukan bertepatan pada puasa ke-3 bulan Ramadhan 1446 Hijriah, diawali dengan meninjau ketersedian beras di gudang Bulog Ranai. Dipastikan saat ini beras Bulog masih mencukupi dan ketersediaannya mencukupi hingga pasca lebaran.

Kepala Bulog Cabang Natuna, Delli Bayu Putra, menjelaskan bahwa saat ini masih tersedia 560 ton beras SPHP. Selain itu, juga tersedia stok beras komersial, sehingga total keseluruhannya mencapai 570 ton.

"Alhamdulillah stok beras kita masih aman pak dan insya Allah mencukupi hingga setelah lebaran. Karena setiap sisa 200 ton kita segera lakukan permintaan penambahan," kata Delli Bayu Putra kepada Wakil Bupati.

Selanjutnya, pemantauan dilakukan ke Devon Smart Market di Jalan Soekarno Hatta, serta  pasar ikan dan sayur di Jalan DKW Muhammad Benteng.

Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, mengatakan, hasil pemantauan pada hari ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Natuna untuk mengambil langkah selanjutnya.

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik saat sidak di pasar ikan dan sayur, Senin (3/3) (Putra/Peristiwanusantara.com)

"Kalau kita lihat tadi, stok beras masih tersedia di Bulog Ranai. Namun yang penting saya mengajak semua pihak agar sama sama kita mengawasi masalah standar harganya," ujar Jarmin.

Sedangkan di pasar Ranai, Jarmin mendapat keluhan dari pedagang terkait menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa bulan terakhir.

"Saya beli masyarakat menurun jauh sejak bulan Desember kemarin. Kemungkinan ini penyebabnya karena tidak keluarnya dana TPP pegawai," katanya.

Jarmin tidak menampik, perputaran ekonomi di Natuna tidak lepas dari pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai. Apabila tidak lancar, maka berdampak terhadap daya beli.

"Kalau memang ini penyebabnya, maka akan kita laporkan kepada bupati bagaimana supaya TPP pegawai ini segera dibayarkan, karena dampaknya besar sekali ke masyarakat," katanya. (Adv/Put)

Editor : Ismanto