Pertamina Masih Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait HET Gas Elpiji 3 Kg

Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda saat memimpin RDPU di ruang rapat Komisi II DPRD Batam, Selasa (11/2) (Ikhsan/Peristiwanusantara.com)

By Ikhsan
BATAM, Peristiwanusantara.com – PT Pertamina masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat terkait penyeragaman harga eceren tertinggi (HET) gas elpiji berukuran 3 kg. Saat ini, HET gas elpiji berukuran 3 kg masih mengikuti SK Walikota Batam.

Hal tersebut disampaikan, Sales Branch Manager Pertamina, Gilang Hisyam saat menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam dan PT Pertamina, pada Selasa (11/2) di ruang rapat Komisi II DPRD Batam.

Selanjutnya Gilang Hisyam mengatakan pihaknya selalu berusaha semaksimal mungkin menjaga stok untuk kebutuhan gas elpiji di Batam. 

“ Hingga saat ini, kami belum mendapat keluhan dari masyarakat terkait kekurangan pasokan gas elpiji berukuran 3 kilogram,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, yang mengatakan pihaknya hampir setiap bulan turun mengawasi pendistribusian gas elpiji. 

“ Sudah banyak tabung gas dari pengecer yang kami amankan lalu dikembalikan ke agen atau pangkalan,” katanya.

Pernyataan Gustian Riau bersama Gilang Hisyam tersebut untuk menanggapi pernyataan dari Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda yang memimpin RDP tersebut.

Muhammad Yunus Muda meminta Kepala Disperindag Kota Batam, Gunstian Riau dan Sales Branch Manager Pertamina, Gilang Hisyam untuk meingkatkan kinerjanya, melakukan pengawasan dengan ketat pendistribusian gas elpiji 3 kilogram. 

Hal itu perlu dilakukan lantaran banyak pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram melebihi harga eceran tertinggi (HEY), bahkan ada yang mencapai Rp 25 ribu pertabung.

“ Kami ingin penjelasan dari pak Kadis karena harga gas elpiji berukuran 3 kilogram beragam. Bahkan ada yang mencapai Rp 25 ribu,” kata Yunus Muda.

Hal senada disampaikan oleh Setia Putra Tarigan, yang mengatakan harga gas elpiji berukuran 3 kilogram sangat beragam, hal itu disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina maupun Pemko Batam. 

“ Setiap gas tiba di pangkalan tidak sampai 2 jam sudah habis diduga keras habisnya gas tersebut didistribusikan ke pedagang dan pengecer,” katanya.

Padahal, katanya, anggaran subsidi untuk gas sangat besar sementara masyarakat tidak menikmati harga subsidi karena saat membeli gas di pengecer, harganya jauh di atas harga subsidi.

“ Keinginan pemerintah itu jelas, bagaimana masyarakat bisa membeli gas dengan harga subsidi seragam dimanapun membelinya,” kata Tarigan.

Kader Partai Gerindra ini mengatakan ada temuan dari salah satu organisasi mahasiswa, yang menemukan ada pangkalan yang sengaja menjual ke pengecer karena mendapatkan harga lebih tinggi.

“Saya kira kita jangan merasa puas ketika stok tercukupi tapi melupakan peran kita mengawasi pendistribusian gas elpiji, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat menikmati harga sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah baik di pangkalan maupun di sub pangkalan,” kata Tarigan.

RDPU ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II Muhammad Syafe’i, dan Sekretaris Komisi II Safari Ramadhan. Serta dihadiri anggota Komisi II DPRD Batam, Kamaruddin Muda, Setia Putra Tarigan, Yefri, Hj Umi Kalsum, Haji Sulaiman, dan Gabriel A Sianturi, serta sejumlah pejabat teras Pemko Batam. (San)

Editor : Ismanto