Merasa Tak Dihargai Sejumlah Dokter Spesialis RSUD Natuna Ancam Undur Diri

RSUD Natuna  (Foto : Putra/Peristiwanusantara.com)

By Putra  Mardiyanto

NATUNA, Peristiwanusantara.com  - RSUD Natuna dalam rentang beberapa waktu ke depan berpotensi bakal mengalami kekurangan dokter spesialias.

Peluang ini bisa terjadi karena sejumlah dokter spesialis di rumah sakit itu telah berencana untuk mengundurkan diri dari tugasnya atas berbagai pertimbangan. 

Dokter Fadhil seorang dokter spesialis menegaskan, dirinya akan mengambil pensiun dini dari tugasnya sebagai PNS dan selaku dokter spesialis di RSUD Natuna.

"Saya dan beberapa  orang dokter spesialis lainnya sekitar 5 orang sudah sepakat untuk mengajukan pengunduran diri, mungkin ada lagi yang akan mengikuti langkah kami" tegas Dokter Fadhil di Ranai, Rabu (26/2/2025).

Rencana pengunduran diri ini diambil oleh kelima dokter spesialis itu terkait dengan kebijakan Pemkab Natuna yang dinilai tidak berpihak kepada mereka dan kondisi internal RSUD Natuna sendiri yang dirasa sudah tidak nyaman lagi. 

Pertimbangan pertama berkenaan dengan kebijakan Pemkab Natuna yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2.26 Tahun 2025 tentang  Besaran TPP ASN dan Calon Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemkab Natuna menyatakan bahwa tunjangan dokter spesialis dipotong sebesar 20 sampai 30 persen.

Padahal pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD dinyatakan bahwa kebijakan efisiensi nasional tidak belaku untuk tunjangan pegawai, terutama sekali tunjangan pegawai yang bertugas di sektor layanan publik. 

Sehingga dengan ini mereka berpandangan bahwa kebijakan pemotongan tunjangan oleh Pemkab Natuna itu kebablasan dan tidak mengacu pada Instruksi Presiden dan point dari kelangkaan profesi.

Bahkan di lain sisi Kemendagri sendiri sudah menegaskan tidak ada dampak terhadap tunjangan daerah walaupun TPP itu dibunyikan sesuai dengan kemampuan daerah. 

"Dan yang semakin membuat kami kesal, Pak Direktur tidak berupaya keras membela hak kami pada saat proses pembuatan kebijakan itu dilaksanakan. Coba kalau dia ngotot berdasarkan Inpres dan berfikir tentang kelangkaan profesi itu, mungkin nasib kami tidak akan seperti ini jadinya," ketusnya. 

Kemudian pertimbangan kedua menyangkut transpransi yang dianggap tidak berjalan sebagai mana mestinya di lembaga kesehatan tempat mereka bekerja.

Mereka tidak pernah dilibatkan dalam diskusi-diskusi terkait peningkatan layanan kesehatan kearah yang lebih baik oleh Direktur RSUD Natuna.

Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa Direktur RSUD Natuna seperti bersikap acuh tak acuh dengan keadaan mereka, ruang kerja mereka, alat kerja mereka dan lain sebagainya.

"Jadi jangankan diajak diskusi oleh Pak Direktur, datang untuk sekedar ngecek keadaan kami, ruangan dan alat kerja kami pun dia tidak pernah. Apalagi datang untuk sekedar bertutur sapa. Kami seperti disepelekan begitu sajalah pokoknya oleh Pak Direktur," ungkapnya menyangkan.

Selanjutnya pertimbangan ketiga menyangkut hak kesejahteraan mereka berupa tunjangan yang sejak November 2024 hingga saat ini tidak kunjung dibayarkan. 

Hal ini membuat mereka kepayahan dalam menjalankan tugas karena sebagian dari sumber pendapatanya hilang tanpa adanya alasan dan penjelasan yang transparan terkait hak tersebut.

Sementara di sisi lain, tunjangan untuk dokter residen yang masih pendidikan dengan notabene selaku dokter non organik di RSUD Natuna sudah dibayarkan untuk bulan November 2024 dan Januari 2025. 

Sementara mereka para dokter spesialis belum ada dibayarkan sama sekali tunjangannya dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini. 

Padahal mereka mengaku pernah mendengar kutipan dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna bahwa yang menjadi alasan kurangnya minat dokter spesialis untuk bertugas ke Natuna itu adalah transportasi, letak geografis dan daya tarik lain (khususnya tunjangan tambahan kelangkaan profesi).

Itu artinya menurut mereka Pemerintah Kabupaten  sudah mengetahui alasannya dokter spesialis itu susah didapatkan.

"Ini juga membuat kami merasa tidak nyaman, kami merasa dianaktirikan, oleh pemangku kebijakan, sepertinya ada unsur kesengajaan untuk mengusir kami. Kalau RSUD atau Pemkab Natuna merasa kami tidak dibutuhkan lebih baik pindahkan kami, atau lebih baik kami mengundurkan diri, sepertinya penamaan RSUD tidak cocok untuk Natuna, ganti saja menjadi RSP (Rumah Sakit Pendidikan) karna lebih memperbanyak dokter magang dibanding dokter spesialisnya" tandas Dokter Fadhil.

Namun begitu, diakhir pembicaraan Dokter Fadhil mengaku, selain pertimbangan-pertimbangan di atas, langkah beresiko itu mereka tempuh bukan dimaksudkan untuk penentangan ataupun kerusakan. Akan tetapi hal ini ditujukan untuk perbaikan di lingkungan RSUD Natuna.

"Biarlah kami mengambil langkah itu dan konsekuensinya. Mudah-mudahan dengan ini ada perbaikan, kasihan semua Nakes di RSUD. Mereka diam tak berani bicara, padahal mereka juga merasa sangat tidak nyaman. Keadaan ini yang menurut kami harus sesegera mungkin dapat diperbaiki, Semoga semua Nakes di RSUD khususnya di Naruna bisa bekerja dengan maksimal walaupun moril dan psikologis mereka sudah terganggu," tegasnya mengakhiri. (Put)

Editor : Ismanto