By Angga Prasetio
TANJUNG PINANG, Peristiwanusantara.com – Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang dan BPJS Kesehatan menggelar Rapat Forum Komunikasi Semester II Tahun 2024.
Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, pada Senin (18/11/2024) di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Rapat ini dihadiri perwakilan stakeholder Pemerintah Kota Tanjungpinang seperti Bappelitbang, BPKAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial. Selain itu, hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang, Andriansah beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Rustam mengapresiasi kepada semua pihak yang telah hadir untuk mendukung optimalisasi layanan kesehatan di Kota Tanjungpinang.
"Forum Komunikasi ini adalah momen penting untuk memastikan sinkronisasi program pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, kita dapat mengidentifikasi hambatan serta menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS," ujar Rustam.
Rustam juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen mendukung keberlanjutan program JKN-KIS.
"Kami berharap melalui diskusi ini, kita dapat menyepakati langkah-langkah nyata, termasuk optimalisasi kuota PBPU BP Pemda dan menindaklanjuti arahan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Dyah, staf BPJS Kesehatan memaparkan beberapa poin penting terkait perkembangan dan tantangan program JKN-KIS di Kota Tanjungpinang.
"Salah satu fokus utama kami adalah optimalisasi pemenuhan kuota Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Bantuan Pemda. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat prasejahtera yang belum terdaftar dapat segera menjadi peserta JKN-KIS," jelas Dyah.
Dyah juga menyampaikan rencana aksi tindak lanjut terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program JKN.
"Kami membutuhkan dukungan penuh dari Pemko Tanjungpinang untuk mendata ulang masyarakat yang layak masuk dalam skema PBPU BP Pemda agar tidak ada warga yang tertinggal," imbuhnya.
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Riono, mengatakan bahwa Pemda mendukung penuh program-program BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kami di Bappelitbang berkomitmen membantu menyusun kebijakan strategis untuk mendukung optimalisasi program JKN-KIS. Salah satunya adalah mengintegrasikan program ini dalam perencanaan pembangunan daerah agar alokasi anggaran dan sumber daya dapat dimaksimalkan," ujar Riono.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar target universal health coverage (UHC) di Kota Tanjungpinang dapat tercapai.
"Kami ingin memastikan bahwa semua warga Kota Tanjungpinang mendapatkan akses jaminan kesehatan yang layak," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang, Andriansah menyampaikan harapannya agar rapat ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk optimalisasi program JKN-KIS di Kota Tanjungpinang.
"Kami berharap forum ini dapat menjadi ajang diskusi yang produktif, sehingga permasalahan yang selama ini menjadi tantangan dapat teratasi dengan baik. Kami juga berharap dukungan dari Pemda untuk terus mendorong kesadaran masyarakat agar mendaftar dan memanfaatkan program JKN-KIS dengan sebaik-baiknya," kata Andriansah.
Ia juga menyampaikan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi peserta JKN-KIS.
"Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan dan Pemda, kesehatan masyarakat Kota Tanjungpinang akan semakin terjamin," pungkasnya. (Angga)
Editor : Ismanto
Posting Komentar