Keberadaan Rumah Potong Unggas di Tengah Pemukiman Bikin Dilema DP3 Tanjungpinang

 

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Robert Lukman (Angga Prasetio / Peristiwanusantara.com)

By Angga Prasetio

TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com -  Rumah Pemotongan Unggas atau yang disingkat (RPU) milik Pemko Tanjungpinang yang kini terbengkalai membuat Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang, Robert Lukman dilema.

Hal itu tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pemukiman penduduk di sekitar lokasi RPU yang membuat keberadaannya kini kian terjepit.

Disatu sisi, Robert menilai, jika RPU itu  diperbaiki dan diaktifkan kembali, aktifitas serta limbahnya akan mengganggu masyarakat yang bermukim disekitar lokasi RPU tersebut.

"Saya pribadi menilai, kalau RPU itu mau digunakan lagi harus ditata ulang kembali karena di sekitar situ sudah banyak perumahan," ucap Robert di Tanjungpinang belum lama ini.

Dari segi letak posisinhya, katanya, sebenarnya juga tidak cocok jadi tempat pemotongan unggas karena berada di atas bukit yang pastinya akan menimbulkan bau dan protes warga.

Namun jika dibiarkan, bangunan RPU itu tentu akan rusak, terbengkalai dan menjadi sia-sia, sementara masyarakat Tanjungpinang  masih memerlukannya.

"Kalau saya lihat kondisinya saat ini memang tidak memungkinkan lagi, dari listrik dan air sudah tidak ada lagi. Beberapa sisi bangunannya pun sudah mengalami kerusakan," kata Robert.

"Kalau dibilang perlu, memang perlu, karena banyak tempat pemotongan unggas di Tanjungpinang saat ini kurang tertib, berserakan dan dilakukan di tepi-tepi jalan," tutur Robert.

Robert mengaku mendapatkan informasi tentang kondisi RPU itu saat baru menjabat Kepala DP3, dimana saat itu dia dengan sengaja mencoba menginventarisir beberapa permasalahan yang ada di DP3.

"Kata pejabat yang lama-lama sebelum saya, RPU itu pernah digunakan tapi hanya sekali tepatnya di tahun 2017, setelah itu tidak digunakan lagi. Saya kurang tahu apa masalahnya," tutur Robert.

Robert menganggap permasalahan bangunan RPU ini seperti pribahasa makan buah simalakama karena dihadapkan dengan pilihan yang tidak enak, maka dari itu dirinya harus berkoordinasi serta melibatkan semua pihak, termasuk DPRD Kota Tanjungpinang.

"Kalau RPU itu kita perbaiki dan kita aktifkan lagi tentu kita akan berhadapan dengan masyarakat. Namun kalau tidak diaktifkan bangunan RPU yang merupakan aset Pemko itu akan menjadi sia-sia sementara kita masih membutuhkannya," tukasnya. ( Angga)

Editor : Ismanto