-->

Ads (728x90)

Pemko Batam Terima Tiga Penghargaan dari KPK RI, Rudi : Pencegahan Korupsi Komitmen Utama
Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto menyerahkan penghargaan kepada Walikota Batam Muhammad Rudi (kanan) di Swiss Bell Harbour Bay, Batam, Selasa (28/11/2023) (Ist/Peristiwanusantara.com)

By Andi
BATAM, Peristiwanusantara.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan tiga penghargaan kepada Pemko Batam. 

Penghargaan itu diserahkan oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto kepada Walikota Batam Muhammad Rudi saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepri Tahun 2023 di Swiss Bell Harbour Bay, Batam, Selasa (28/11/2023).

Penghargaan pertama yang diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan perolehan nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) tertinggi tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Penghargaan kedua yang diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan nilai penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) terbesar tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. 

Sedangkan penghargaan yang ketiga diberikan kepada Rizka Sari sebagai admin MCP terbaik  se-Provinsi Kepri tahun 2022.

“ Saya mengucapkan terimakasih kepada KPK dan berharap penghargaan yang diterima Pemko Batam dapat membuat Kota Batam semakin baik ke depan,” kata Walikota Rudi usai kegiatan.

Pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam, kata Rudi sudah menjadi komitmen utama pihaknya. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Wakil Walikota Batam.

"Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua dalam pencegahan korupsi. Kedepan tentu harus terus ditingkatkan agar Batam semakin baik," kata pria yang juga menjabat sebagai BP Batam.

Perlu diketahui MCP atau Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

MCP memiliki 8 fokus Area intervensi bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. (an)


Editor : Ismanto

Posting Komentar