 |
| Rapat paripurna dengan agenda laporan reses DPRD Batam yamg dipimpin oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto, di ruang sidang utama DPRD Kota Batam, Rabu (15/11/2023) (Andi/Peristiwanusantara.com) |
By Andi
BATAM, Peristiwanusantara.com - Pemko Batam perlu berkoordinasi dengan BP Batam untuk menyesuaikan peruntukan tata ruang wilayah serta perlu revitalisasi draenase dan pengukuran ulang draenase.
“ Koordinasi itu sangat perlu guna mengatasi masalah banjir di simpang Kepri Mall, Kabil Panbil, Batam Centre dan Batu aji,” kata Taufik A Muntasir selaku juru bicara Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Batam saat rapat paripurna dengan agenda laporan reses DPRD Kota Batam masa persidangan I tahun 2023 pada Rabu (15/11/2023) di ruang sidang utama DPRD Kota Batam.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhamad Kamaluddin dan Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E dan dihadiri secara langsung oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, unsur Forkopimda Batam, sejumlah Kepala OPD Pemko Batam, Camat.Lurah dan tokoh masyarakat.
Taufik A Muntasir yang menyampaikan laporan reses Fraksi NasDem dari tempat duduknya , lebih lanjut
mengatakan masyarakat Kota Batam masih mengeluhkan pembangunan dibidang infrastruktur, sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan, pekerjaan, penataan ruang bidang sosial, perumahan atau kawasan pemukiman atau lingkungan hidup dan kesehatan.
“ Keluhan masyarakat itu ditemukan saat melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2023 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing oleh Anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Batam,” katanya.
Sementara laporan hasil reses Fraksi Golkar disampaikan oleh Jimmy Nababan juga dari tempat duduknya. Ia menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat dari tiap dapil meminta agar Pemko Batam memperhatikan pembangunan dibidang infrastruktur.
Ia menyebut pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh lapisan masyarakat.
“ Untuk itu pembangunan butuh pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan disertai pemerataan infrastruktur yang sangat berperan dalam peningkatan investasi memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan,” katanya.
Lanjutnya, adapun permasalahan yang kedua yang disoroti oleh Fraksi Golkar adalah masalah ketenagakerjaan. Ia menyebut bahwa Kota Batam saat ini memiliki pendapatan dari dua sumber utama yakni dari sektor industri dan sektor pariwisata.
Sebagai kota industry, katanya, kekuatan ekonomi yang dibangun melalui ketenagakerjaan dapat menciptakan lapangan kerja serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.
“ Dengan adanya regulasi yang mengatur penempatan tenaga kerja di Kota Batam, maka tujuan kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Sedangkan masalah yang ketiga, lanjutnya, adalah masalah ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, masalah pemberdayaan masyarakat hinterland dan yang terakhir permasalahan dibidang kesehatan. (an)
Editor : Ismanto
Posting Komentar