 |
| Pj Walikota Tanjungpinang hasan saat rapat dengan BPS Kota Tanjungpinang di kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (25/10/2023) (Angga Prasetio / Peristiwanusantara.com) |
By Angga Prasetio
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com - Angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang diadakan BPS Kota Tanjungpinang pada bulan Maret 2023 menurun jika dibandingkan pada tahun lalu dari 9,85 % tahun 2022 kini tinggal 7,95 %.
“ Angka kemiskinan di Tanjungpinang menurun karena disebabkan oleh rendahnya inflasi yang berdampak langsung ke kebutuhan masyarakat,” kata Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom saat rapat dengan Penjabat Walikota Tanjungpinang, Hasan di kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (25/10/2023).
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Bapelitbang Tanjungpinang Robert Lukman, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto, Kepala Dinas PUPR Rusli dan Kepala Dinas Perkim Juliadi Halomoan.
Selanjutnya Mangamputua Gultom mengatakan keberhasilan mengendalikan gejolak inflasi telah berdampak baik dalam menekan angka kemiskinan. Meskipun begitu, katanya, angka kemiskinan yang ada saat ini tetap harus ditekan dan diharapkan dapat terus menurun.
Sementara itu, Pj Wako Hasan mengatakan program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang saat ini merupakan salah satu fokus yang sedang menjadi atensi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pj Wako Hasan menegaskan Pemko Tanjungpinang tidak boleh berpuas diri atas turunnya angka kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan, lanjutnya, merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya. Untuk itu berbagai program dan inovasi harus segera dilaksanakan dengan tepat sasaran.
"Saya menginstruksikan kepada setiap OPD agar dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran dalam membantu masyakarat, sehingga kemandirian ekonomi dapat terbangun dan angka kemiskinan ini dapat ditekan lebih rendah lagi," kata Hasan.
Dikatakannya, Pemko Tanjungpinang juga harus optimal dalam mensinkronkan program dengan program yang telah ada dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.
Untuk diketahui bahwa Kota Tanjungpinang mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.17,5 milyar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. DID ini merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungpinang atas kesuksesan mengendalikan inflasi.
Pj Wako Hasan menjelaskan bahwa dana DID ini akan segera dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan.
"Kita akan mengadakan program bedah rumah kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu menggunakan dana insentif daerah, semoga program ini juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat," harap Hasan.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut mengatakan angka kemiskinan terutama miskin ekstrim saat ini dihitung dari pendapatan per kapita masyarakat.
Apabila pendapatan masyarakat berada dibawah 1,9 US Dollar atau sekitar Rp.11.000 maka masuk dalam kategori miskin. Zulhidayat juga mengatakan Pemerintah akan menyusun program Bantuan Langsung Tunai untuk pengentasan kemiskinan.
Namun, program ini akan disinkronkan dengan data yang valid dari BPS terlebih dahulu agar program yang nanti dilaksanakan dapat tepat sasaran kepada setiap masyarakat penerima manfaat.
Dipenghujung rapat ini, Pj Wako Hasan meminta kepada setiap OPD agar dapat memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu 0 % kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
"Semoga kita dapat benar-benar fokus dalam masalah kemiskinan ini, terus lakukan pendataan dan segera laksanakan program yang berdampak langsung ke ekonomi masyarakat," tutupnya. (Angga)
Editor : Ismanto
Posting Komentar