 |
| Ketua DPRD Batam Nuryanto bersama Walikota Batam Muhammad Rudi saat audensi dengan Aliansi Mahasiswa se Kota Batam di kantor DPRD Kota Batam, Jumat (15/9/2023) (Posman/Peristiwanusantara.com) |
By Posman
BATAM, Peristiwanusantara.com – Pemerintah Kota Batam dan masyarakat diminta untuk sama-sama melakukan pendekatan komunikasi dua arah dari segala aspek, baik dari aspek histori, sosiologis dan budaya serta dari segi ekonominya.
“ Komunikasi dua arah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadi salah paham,” kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto saat menerima audensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam di kantor DPRD Kota Batam, Jumat (15/9/2023).
Audensi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Batam Ahmad Surya serta Anggota DPRD Batam, Walikota Batam Muhammad Rudi, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto dan Dandim 0316/Batam Letnan Kolonel Inf Galih Bramantyo serta sejumlah pejabat teras Pemko dan BP Batam.
Selanjutnya kader PDI Perjuangan ini mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya miss komunikasi antara Pemerintah Kota Batam dengan masyarakat Rempang.
" Saya yakin dan optimis kalau memiliki tujuan yang sama maka akan terbangun hal yang baik juga,” kata pria yang akrab disapa Cak Nur.
Dari penjelasan Walikota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, kata Cak Nur, BP Batam telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan segala halnya kepada masyarakat Rempang yang terkena relokasi. Yakni dengan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta,- per Kepala Keluarga (KK) di tanah seluas maksimal 500 m2 hingga legalitas tanah dan rumah itu sendiri. Serta memberikan uang tunggu sampai rumah tersebut selesai, besarnya sesuai data dari BPS yakni sebesar Rp 1,3 juta,- perorang.
Menurut Cak Nur rencana relokasi ini sudah sangat siap. Bahkan alasan relokasi warga oleh dampak dari produksi pabrik kaca dalam bentuk sandblast pasir kuarsa yang sangat berbahaya bagi masyarakat pun sudah diperhatikan.
Kawasan Rempang Eco-City akan dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata.
Sebelumnya, Kepala BP Batam mengatakan dari 17.600 hektare lahan yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco-City, yang dikembangkan hanya sekitar 7.572 hektar, sisanya tetap hutan lindung dan tidak dikembangkan.
“ Untuk saat ini luas lahan yang bakal dikembangkan ada 2.000 an hektar,” kata Rudi.
Rudi berharap keterlibatan para mahasiswa tersebut menghasilkan solusi terbaik dan persoalan Pulau Rempang bisa selesai. Ia menjelaskan bahwa pengembangan Rempang bermula bulan April lalu untuk melanjutkan MoU yang sudah disepakati pada 2004 silam.
Sebagai Walikota Batam, kata Rudi, dirinya terus hadir di tengah masyarakat dan sejak April hingga Juni, pada paruh itu selalu mencari cara bagaimana penyelesaian bersama tim agar solusi terbaik diberikan untuk rakyat Galang.
Ia bahkan beberapa kali menemui tokoh dan masyarakat setempat. Berulang-kali, Rudi menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan masyarakat.
"Satu sisi saya sebagai Kepala BP Batam, juga bertanggungjawab untuk mencari investasi agar masuk dan bagaimana Batam bisa baik dan sejahtera semua," katanya.
Rudi pun menjabarkan rencana pengembangan Pulau Rempang tersebut tahap demi tahap. Rudi mengajak mahasiswa untuk turut menjaga suana aman dan kondusif hingga tercapai win win solution.
Menyikapi akan hal tersebut, Koordinator Umum Aksi Demo Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam, Andre Sena mengatakan ada beberapa tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Batam.
Adapun tuntutan tersebut diantaranya :
- Mendesak DPRD Batam untuk membuka ruang diskusi public secara transparan
- Menghadirkan tokoh adat Melayu masyarakat dari 16 titik Kampung Tua.
- Mendesak DPRD Kota Batam untuk mengawasi 16 titik Kampung Tua
- Meminta Walikota Batam berbicara sebagai pemimpin warga bukan sebagai Kepala BP Batam.
Kemudian ia mengatakan kehadiran mereka sebagai kapasitas mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu menandakan mahasiswa hadir bersama masyarakat.
Mahasiswa juga berharap penanganan terhadap masyarakat dilakukan secara humanis mengingat masyarakat adalah manusia. (man)
Editor : Ismanto
Posting Komentar