 |
| Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang Momon Faulanda Adinata (Angga Prasetio/Peristiwanusantara.com) |
By Angga Prasetio
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com - Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang Momon Faulanda Adinata menolak keras usulan anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua yang meminta kerjasama antara PT. Pelindo dengan BUMD PT TMB terkait bagi hasil pas masuk pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) dibatalkan.
Momon mengatakan bahwa dirinya tidak sependapat dengan usulan yang diutarakan Rudy Chua itu lantaran menurutnya itu bukanlah solusi yang terbaik untuk saat ini.
"Harusnya BUMD yang diperbaiki," kata Momon.
Meski begitu, Momon sendiri tak menampik jika belakangan ini kinerja BUMD dirasa kurang optimal.
Untuk itu Momon berharap kepada direksi BUMD yang baru untuk dapat membawa perubahan pada BUMD ke depan.
"Dengan adanya perubahan direksi BUMD mestinya ada perbaikan kinerja BUMD," ucapnya.
Momon menilai, dengan adanya pendapatan BUMD yang bersumber dari bagi hasil atas layanan pas masuk pelabuhan SBP tersebut berdampak signifikan terhadap keuangan BUMD.
Apalagi situasi secara global saat ini sudah normal dan masa pandemi sudah berakhir tentunya untuk tahun depan BUMD sudah bisa memberikan deviden kepada Pemko Tanjungpinang.
"Oleh karena itu kerjasama dengan pelindo mestinya tetap dipertahankan paling tidak hal tersebut tetap berdampak positif pada keuangan dan karyawan BUMD dan juga hal itu bisa menjadi pintu masuk BUMD dan Pemko Tanjungpinang untuk melakukan intervensi atas kebijakan Pelindo dalam mengelola pelabuhan SBP," pungkas Momon.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua saat ditemui sejumlah awak media (24/7) mengatakan dirinya meminta Pemerintah Kota dan DPRD Tanjungpinang membatalkan kerjasama pembagian pas pelabuhan antara PT Pelindo (Persero) Regional 1 Cabang Tanjungpinang dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB).
“Kerjasama tersebut ternyata tidak bermanfaat dan tidak menambah PAD APBD Kota Tanjungpinang,” kata Rudi Chua dikutip Metrokepri.com, Senin (24/07/2023).
Menurut politisi partai Hanura Provinsi Kepri Dapil Kota Tanjungpinang ini, kerjasama tersebut menjadi beban seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang karena kerjasama ini membebani dan membuat Pelindo menaikkan tarif masuk.
“Sebaiknya Pemko dan DPRD Tanjungpinang membatalkan kerjasama tersebut,” ujar Rudy Chua.
Ia mengutarakan uang yang disetor Pelindo ke BUMD Tanjungpinang bisa digunakan untuk perbaikan dan meningkatkan fasilitas pelabuhan SBP tanpa harus menaikkan pas pelabuhan.
“Karena, uang yang disetorkan tersebut hanya untuk operasional BUMD Tanjungpinang tanpa bermanfaat apapun ke masyarakat, malahan membuat masyarakat harus turut menanggung beban kerugian BUMD melalui kenaikan tarif pas masuk,” ucapnya. (Angga)
Editor : Herry
Posting Komentar