 |
| DPRD Batam saat menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Reses DPRD Kota Batam (Peristiwanusantara.com / Carles) |
By Carles
BATAM, Peristiwanusantara.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA, SMK dan MA setiap tahun di Batam selalu terjadi gejolak di masyarakat.
PPDB untuk tingkat SMA, SMK dan MA saat ini dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Aturan itu ada baiknya diubah menjadi dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Batam. Lantaran siswanya hampir seluruhnya masyarakat Kota Batam.
Hal tersebut disampaikan Sahat Parulian Tambunan selaku juru bicara fraksi Demokrat dan PSI saat rapat paripurna dengan agenda Laporan Reses DPRD Kota Batam yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Ahmad Surya didampingi Wakil Ketua II Muhammad Yunus yang digelar di Ruang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (5/7/2023)
Permasalahan PPDB tingkat SLTA tersebut, katanya, merupakan temuan dari fraksi Demokrat-PSI saat melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) mereka.
“ Selama ini PPDB untuk tingkat SLTA dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, hal ini membuat kita sebagai anggota DPRD Batam sulit menentukan kebijakan,” kata Sahat Parulian Tambunan.
Rapat paripurna ini tanpa dihadiri oleh Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad maupun Sekda Batam Jefridin maupun pejabat yang mewakili. Hanya dihadiri Anggota DPRD Batam, Forkopimda Batam, sejumlah Kepala OPD Pemko Batam dan tokoh masyarakat.
Juru bicara fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, Aman S.Pd sebelum menyampaikan laporan hasil reses fraksinya ia mengatakan pihaknya sangat menyayangkan atas ketidak hadiran Walikota dan Wakil Walikota Batam atau pejabat yang mewakili mereka pada rapat paripurna ini.
“ Hasil reses anggota dewan merupakan bagian yang sangat penting pada program kerja Pemko Batam karena hasil reses merupakan aspirasi dari masyarakat,” katanya.
Kemudian Aman mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 menjelaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan sama-sama penyelenggara pemerintah daerah.
“ Kami sangat menyayangkan rapat paripurna ini tidak dihadiri oleh kepala daerah atau pejabat yang mewakilinya,” katanya.
Selain itu, Aman mengatakan sesuai hasil reses dari fraksinya di lapangan data dari BPS terkait masyarakat penerima bantuan seperti PKH, KIS dan bantuan langsung tunai masih belum valid datanya.
Safari Ramadhan selaku juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan hasil dari reses fraksinya, menemukan masih banyak warga Kecamatan Batu Aji khususnya warga Perumahan Putra Jaya dan sekitarnya di Kelurahan Tanjung Uncang mengeluhkan suplai air yang sering macet ke pemukiman mereka.
“ Dari semua aspirasi masyarakat Batam yang kami rangkum, khususnya di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji saat ini sangat mengeluh suplai air yang sering macet ke pemukiman mereka,” katanya.
Selain permasalahan air, Safari Ramadhan menyampaikan permasalahan lainnya adalah mengenai pembangunan infrastruktur dan bantuan modal bagi pelaku UMKM.
“ Para pelaku UMKM mengharapkan pemerintah agar selalu hadir untuk membantu modal mereka,” katanya.
Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menyampaikan laporan hasil reses mereka secara langsung kepada pimpinan sidang tanpa membacakannya.
“ Hasil reses dari seluruh fraksi ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Batam untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Batam agar ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” kata Ahmad Surya. (les)
Editor : Herry
Posting Komentar