 |
| Unit layanan publik Pemko Batam saat mengikuti sosialisasi SP4N-LAPOR! di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (15/6/2023) (Fhoto : dok Diskominfo Batam) |
By Carles
BATAM, Peristiwanusantara.com – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Siadari dan Perwakilan dari KemenPAN-RB secara online melalui zoom meeting, jadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)
SP4N-LAPOR! tersebut disosialisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam kepada 87 unit layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada Kamis (15/6/2023) di Kantor Wali Kota Batam.
Adapun alur layanan pengaduan tersebut diantaranya, pelapor melakukan aduan, diterima oleh admin pusat dengan rentang waktu 1 sampai 3 hari kerja. Kemudian, diterima oleh admin Pemko Batam dengan 3 hari kerja, dan terakhir pada penjabat penghubung 5 sampai 10 hari kerja. Namun, jika setelah 60 hari kerja, laporan tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan ditangani oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepri, sesuai ketentuan dari Ombudsman.
"Kami mengingatkan, kita adalah pelayan publik yang siap dikritik dan siap diberikan masukan," kata Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan ketika ditemui melalui WhatsAppnya, Kamis (15/6/2023).
Selanjutnya Rudi mengatakan perlu kerja sama serta koordinasi dari tiap- tiap pimpinan OPD untuk dapat menunjuk penanggung jawab, guna memastikan seluruh aduan masyarakat dapat tertampung, dan tertangani secara cepat, tepat, lugas dan terpercaya langsung ke OPD terkait.
Rudi berharap para OPD agar dapat menyesuaikan dan menindaklanjuti pelayanan, serta mengoptimalisasikan tugas pelayanan publik sesuai fungsi pokok masing- masing perangkat daerah. Hal tersebut sesuai Perwako No. 70 tahun 2021, tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam tahun 2021- 2024, yang menjadi dasar transformasi birokrasi dalam merespon aduan publik yang masuk melalui website SP4N-LAPOR!.
"Sampai Mei 2023, total telah diterima sebanyak 120 aduan. Dengan rentang tindak lanjut rata- rata terhitung 0,7 hari, atau tidak sampai satu hari. Aduan ini tersebar di 44 perangkat daerah termasuk RSUD, Kelurahan, Puskesmas, dan UPT," katanya.
Rudi menyampaikan selain sosialisasi, selanjutnya pihaknya akan menyiapkan kotak saran dan masukan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan melakukan input laporan pengaduan dari kotak saran ke SP4N-LAPOR!.
"Jika terdapat permasalahan atau keraguan dalam menjawab dan menindaklanjuti laporan, silahkan berkoordinasi ke Diskominfo. Setiap pengaduan yang terdisposisi ke Perangkat Daerah wajib diberikan respon awal dan tindaklanjut," ujar Rudi
Nantinya, SP4N-LAPOR! akan dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian pelayanan OPD terbaik tahun 2023. Dimana inovasi dalam pengelolaan SP4N LAPOR! mencapai pengelolaan dan penanganan pengaduan dengan tingkat penuntasan capai 100 persen.
"Rasio banyaknya aduan terselesaikkan dengan baik, indeks penilaiannya akan lebih tinggi, dari pada tidak ada aduan. Jangan bangga kalau aduan sedikit, kemungkinan masyarakat mengadu belum tahu kanalnya," tegasnya. (les)
Editor : Herry
Posting Komentar