 |
| Pembacaan pandangan umum fraksi Partai PDI-Perjuangan terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2022 yang dibacakan oleh Supriono (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
By Angga Prasetio
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022.
 |
| Juru bicara Fraksi Golkar Dasril menyerahkan Pandangan Umum fraksi Partai Golkar kepada Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni dan Wakil Ketua II Hendra Jaya pada Jumat (16/06) di Ruang Rapat, Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.
 |
| Juru bicara Fraksi Partai NasDem Ria Ukur Rindu Tondang membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Walikota Tanjungpinang Rahma, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat beserta seluruh kepala OPD dan para pejabat dilingkungan Pemko Tanjungpinang.
 |
| Sejumlah Kepala OPD Kota Tanjungpinang saat mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022 (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Pada pandangan umumnya, fraksi PDI Perjuangan dipoint pertama mengapresiasi Walikota Tanjungpinang yang telah berhasil secara berturut-turut memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan APBD tahun anggaran 2022.
 |
| Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022 (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
"Tentunya dengan harapan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan dan segala catatan dan rekomendasi BPK agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Supriono selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Supriono.
 |
| Nasrul juru bicara Fraksi PKS menunggu giliran untuk membacakan Pandum Fraksi Partai PKS (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Begitu pula dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 yang menurut fraksi PDI Perjuangan jauh lebih baik dari realisasi belanja tahun 2021 dengan capaian angka 93,63 %.
Meski begitu, fraksi PDI Perjuangan menilai jika dilihat dari kinerja keuangan sejumlah organisasi perangkat daerah, masih banyak program yang telah direncanakan dengan alokasi anggaran pada masing-masing OPD yang belum terserap secara optimal.
 |
| Mayyanti Ketua fraksi Partai Gerindra saat membacakan Pandum dari Fraksi Gerindra (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Begitu juga menyangkut proprosionalitas belanja, dimana dari total belanja operasi yang mencapai sebesar Rp 866.759.156.896,37, 56,16% nya merupakan belanja pegawai yang mencapai Rp 486.759.156.896,37. Bahkan dari total keseluruhan belanja daerah, 48,66 % nya merupakan belanja pegawai.
"Hampir sebagian besar belanja OPD lebih dominan pada belanja pegawai dari pada belanja yang berkaitan dengan program pembangunan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya dampak program kegiatan yang dilaksanakan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan yang ada pada masing-masing urusan pemerintahan," ucap Supriono.
 |
| Ashady Selayar Sekretaris fraksi Partai Golkar melakukan Intrupsi kepada pimpinan rapat saat rapat sedang berlangsung (Peristiwanusantara.com / Angga Prasetio) |
Disamping itu PDI Perjuangan juga mempertanyakan sejumlah target-target yang tidak tercapai, salah satunya target dari sektor retrebusi daerah yang sampai saat ini masih menjadi persoalan, dimana hanya terealisasi 54,44 % dari target.
"Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kendati memiliki realisasi tinggi karena diatas 85 persen lebih namun tidak mencapai target yang ditetapkan," ucap Supriono. (Angga)
Editor : Herry
Posting Komentar