Kepala Daerah se-Kepri Diminta Mengatur Program untuk Mengendalikan Inflasi

 

Mendagri Tito bersama Gubernur Ansar dan Kepala Daerah se-Provinsi Kepri saat hadiri rapat koordinasi  di Hotel Harborbay Batam, Kepri, Jumat (19/5/2023) (Fhoto : Ist)

By Bernard

NATUNA, Peristiwanusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi, evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan evaluasi APBD Triwulan I tahun anggaran 2023 di Hotel Harborbay Batam, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2023).

Rapat koordinasi itu dihadiri Bupati Natuna, Wan Siswandi bersama Gubernur Kepri dan Kepala Daerah se Provinsi Kepri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, menyatakan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2023 relatif terkendali

Namun Mendagri mengingatkan seluruh Kepala Daerah se Provinsi Kepulauan Riau untuk mengatur program dan anggaran dalam pengendalian inflasi.

Ia menilai perkembangan ekonomi di Kepri sempat menurun pada tahun 2020 hingga tahun 2022, dan Tito berharap Kepri dapat mengendalikan inflasi sehingga tidak menggangu perkembangan ekonomi.

Namun kata Tito, tahun 2023 Kepri mampu mengendalikan inflasi hingga 4.09 persen di bawah Nasional yang menjapai 4.33 persen.

“Kami tekankan kepada kepala daerah agar lebih memperhatikan daerahnya,” kata Tito dikutip dari keterangan resminya yang disampaikan, Jumat (19/5/2023)  

Mendagri juga mengapresiasi, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam meningkat sampai 51,56 persen atau sekitar 1.668 miliar lebih tinggi dari tujuh kabupaten kota lainnya di Kepri dan lebih tinggi dari jumlah transfer pusat.

“Karena di Batam swastanya hidup. Kalau bisa daerah lain juga hidupkan swastanya jangan terlalu bergantung dengan transfer pemerintah pusat, habisnya hanya untuk belanja pegawai,” ungkapnya.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Bupati Natuna, Wan Siswandi kepada sejumlah awak media mengatakan untuk penekanan inflasi Pemkab Natuna telah melaksanakan beberapa langkah seperti operasi pasar murah, serta pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran, sehingga tidak berdampak pada kenaikan harga barang.

"Di tahun 2022, Kita juga telah menyalurkan 2 persen DTU untuk tekan angka inflasi, dan itu sesuai dengan arahan dari bapak presiden, dan semoga Natuna dan Kepri secara umum dapat terus menekan inflasi sehingga perekonomian kita terus berkembang," harap Wan Siswandi.  (Nard)

Editor  : Herry