 |
| Kepala Diskominfo Kepri Hasan dalam talkshow U-Talk bersama Ulasan Tv di kantor Ulasan, Tanjungpinang, Rabu (22/03) (Fhoto : dok Diskominfo Kepri) |
By Redaksi
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan H. Ansar Ahmad siap menjalankan delapan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hasan dalam talkshow U-Talk bersama Ulasan Tv di kantor Ulasan, Tanjungpinang, Rabu (22/03).
Delapan arahan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk seluruh Pemerintah Daerah adalah pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, fokus turunkan stunting, kemudahan beriventasi, belanja produk dalam negeri, branding tata kota, stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu 2024, dan jaminan kebebasan beragama.
Hasan menyebutkan Gubernur Ansar sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dengan forkopimda dan instansi vertikal di Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai persoalan di daerah dan mencari jalan keluarnya.
"Kuncinya ada di koordinasi dan komunikasi, pak gubernur setiap tiga bulan secara berkala mengundang seluruh bupati walikota dan forkopimda termasuk instansi vertikal untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan di Kepri," kata Hasan dilansir situs resmi Diskominfo Kepri.
Hasan mencontohkan pengendalian inflasi yang menjadi kemampuan ukuran mengendalikan ekonomi daerah. Sebagai leading sector pengendalian inflasi adalah kepala daerah.
"Kondisi ekonomi di Kepri sudah cukup baik, selanjutnya bagaimana komoditas-komoditas penting di Kepri dapat dikendalikan atau keberadaannya mudah diakses masyarakat," jelas Hasan.
Dalam talkshow yang dipandu Fachrian Bachri, juga menghadirkan Mulyadi Tan selaku Wakil Ketua Kadin Tanjungpinang dan Pengamat Politik dan Pemerintah UMRAH Bismar Arianto.
Mulyadi Tan memandang dari kacamata usaha seharusnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih banyak menggandeng pengusaha dalam mengendalikan inflasi.
"Keterkaitan dengan pengusaha semua, bagaimana kita bisa duduk bersama, terutama di bulan suci Ramadan, apakah ada kenaikan harga sembako, jadi bagaimana kita bersama-sama bersinergi antara pengusaha dan pemerintah untuk menekan inflasi," kata Mulyadi Tan.
Namun Mulyadi Tan sangat optimis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa mewujudkan kemajuan di Kepri, karena Kepri sendiri punya banyak potensi dengan iklim usaha yang bagus.
Adapun Bismar Arianto mengutarakan pendapatnya tentang delapan arahan Presiden Jokowi untuk daerah berhati-hati. Ia berpendapat Provinsi Kepri menunjukkan data-data dan indikator yang lebih baik dari Nasional maupun secara regional di Sumatera.
"Kita memulai dengan modal yang baik dengan angka-angka statistik yang lebih baik dari angka nasional," kata Bismar Arianto. (rdk)
Editor : Herry
Posting Komentar