.jpeg "Disaksikan Gubernur Ansar, 345 PTK Non ASN Tahun 2023 Menandatangani Perpanjangan SPK") |
| Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Bupati Natuna Wan Siswandi bersama Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dan guru dan tenaga kependidikan di SMAN II Bunguran Timur, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (16/02/2023) (Fhoto : Bernard/Peristiwanusantara.com). |
By Bernard
NATUNA, Peristiwanusantara.com – Sebanyak 345 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non ASN Tahun 2023 yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan menandatangani surat perjanjian kontrak (SPK) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di SMAN II Bunguran Timur, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (16/02/2023).
Penandatanganan perpanjangan SPK tersebut disaksikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh Bupati Natuna Wan Siswandi bersama Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda.
Turut hadir juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari beserta anggota, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar beserta anggota, Sekda Natuna Boy Wijanarko, Kepala OPD Provinsi Kepri, Kepala OPD Kabupaten Natuna, Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN serta Koodinator Pengawas Sekolah se-Kabupaten Natuna.
Usai acara penandatanganan perpanjangan SPK tersebut, Gubernur Ansar kepada wartawan mengatakan jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang dengan rincian Kabupaten Kepulauan Anambas 113 orang, Kota Batam 694 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, Kabupate Karimun 461 orang, Kabupaten Lingga 252 orang, Kabupaten Natuna 345 orang serta Kota Tanjungpinang 441 orang.
Ia mengatakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
Dikatakannya, ada 6 (enam) tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan, kesehatan, tataruang, pemukiman, trantib dan perlindungan.
Diantara enam tugas tersebut dua diantaranya merupakan tugas mandatory yakni pertama pendidikan dimana setiap daerah wajib menanggarkan anggaran 20 persen dari APBD. Dan tugas yang kedua yaitu kesehatan dimana pada setiap daerah wajib menganggarkan 10 persen dari APBD.
"Artinya, pendidikan memang menjadi prioritas. Untuk itu saya ingin sektor pendidikan ini kita keroyok bersama-sama agar pelaksanaannya bisa terwujud," ujar Ansar.
Ansar juga memaparkan, indeks pendidikan tahun 2021 Provinsi Kepri menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi Se-Indonesia. Dengan angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14%, pada Tahun 2022 sebesar 84,54% dan Tahun 2021 84,40%. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 tahun. Dimana tahun 2022 yaitu 10,37 tahun dan tahun 2021 sebesar 10,18 tahun.
Selain itu, Ansar memaparkan bahwa indek pendidikan juga mempengaruhi indek pembangunan manusia.
Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun.
“Kita wajib bersyukur indek pembangunan manusia kita meningkat, artinya indek pendidikan kita juga ikut meningkat. Untuk itu kita bersama-sama mendorong agar PTK Non ASN dipercepat pengangkatannya,” ungkap Ansar.
Sementara Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Gubernur berserta rombongan di Kabupaten Natuna.
“Tentunya kehadiran beliau dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada sekolah yang ada di Natuna,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, persoalan utama dalam melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di Kabupaten Natuna adalah anggaran.
Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati terus melobi pemerintah pusat beserta kementrian dan perusahaan-perusahaan besar agar bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak Natuna.
“Kami ingin anak-anak sekolah gratis. Meski urusan pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat namun sebagai kepala daerah kami juga ingin berbuat untuk anak-anak kami,” ungkap Wan Siswandi.
Wan Siswandi mengatakan, setidaknya sudah banyak beasiswa untuk anak-anak Natuna yang diperjuangkan oleh dirinya bersama Wakil Bupati Natuna.
“Kerjasama dengan SKK Migas sebanyak 8 orang, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Tehnik Perkapalan di Surabaya 10 orang, Kerjasama dengan PLN 10 orang, Universitas Pertamina 10 orang dan juga Akademi Meteorologi,” terangnya. (Nard).
Penandatanganan perpanjangan SPK tersebut disaksikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh Bupati Natuna Wan Siswandi bersama Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda.
Turut hadir juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari beserta anggota, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar beserta anggota, Sekda Natuna Boy Wijanarko, Kepala OPD Provinsi Kepri, Kepala OPD Kabupaten Natuna, Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN serta Koodinator Pengawas Sekolah se-Kabupaten Natuna.
Usai acara penandatanganan perpanjangan SPK tersebut, Gubernur Ansar kepada wartawan mengatakan jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang dengan rincian Kabupaten Kepulauan Anambas 113 orang, Kota Batam 694 orang, Kabupaten Bintan 269 orang, Kabupate Karimun 461 orang, Kabupaten Lingga 252 orang, Kabupaten Natuna 345 orang serta Kota Tanjungpinang 441 orang.
Ia mengatakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
Dikatakannya, ada 6 (enam) tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan, kesehatan, tataruang, pemukiman, trantib dan perlindungan.
Diantara enam tugas tersebut dua diantaranya merupakan tugas mandatory yakni pertama pendidikan dimana setiap daerah wajib menanggarkan anggaran 20 persen dari APBD. Dan tugas yang kedua yaitu kesehatan dimana pada setiap daerah wajib menganggarkan 10 persen dari APBD.
"Artinya, pendidikan memang menjadi prioritas. Untuk itu saya ingin sektor pendidikan ini kita keroyok bersama-sama agar pelaksanaannya bisa terwujud," ujar Ansar.
Ansar juga memaparkan, indeks pendidikan tahun 2021 Provinsi Kepri menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi Se-Indonesia. Dengan angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14%, pada Tahun 2022 sebesar 84,54% dan Tahun 2021 84,40%. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,19 tahun. Dimana tahun 2022 yaitu 10,37 tahun dan tahun 2021 sebesar 10,18 tahun.
Selain itu, Ansar memaparkan bahwa indek pendidikan juga mempengaruhi indek pembangunan manusia.
Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2022 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun.
“Kita wajib bersyukur indek pembangunan manusia kita meningkat, artinya indek pendidikan kita juga ikut meningkat. Untuk itu kita bersama-sama mendorong agar PTK Non ASN dipercepat pengangkatannya,” ungkap Ansar.
Sementara Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Gubernur berserta rombongan di Kabupaten Natuna.
“Tentunya kehadiran beliau dapat memberikan motivasi serta dorongan kepada sekolah yang ada di Natuna,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, persoalan utama dalam melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di Kabupaten Natuna adalah anggaran.
Untuk itu, dirinya bersama Wakil Bupati terus melobi pemerintah pusat beserta kementrian dan perusahaan-perusahaan besar agar bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak Natuna.
“Kami ingin anak-anak sekolah gratis. Meski urusan pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat namun sebagai kepala daerah kami juga ingin berbuat untuk anak-anak kami,” ungkap Wan Siswandi.
Wan Siswandi mengatakan, setidaknya sudah banyak beasiswa untuk anak-anak Natuna yang diperjuangkan oleh dirinya bersama Wakil Bupati Natuna.
“Kerjasama dengan SKK Migas sebanyak 8 orang, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Tehnik Perkapalan di Surabaya 10 orang, Kerjasama dengan PLN 10 orang, Universitas Pertamina 10 orang dan juga Akademi Meteorologi,” terangnya. (Nard).
Editor : Herry
Posting Komentar