 |
| Rapat Paripurna dengan Agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Provinsi Bengkulu TA di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu (Fhoto : Ist) |
BENGKULU, Peristiwanusantara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna ke 9 masa persidangan ke III tahun sidang 2022 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dan dihadiri oleh Gubernur Bengkulu diwakili Asisten III Setprov Bengkulu, serta OPD yang terkait dilingkup Pemprov Bengkulu.
Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya atas Nota Pejelasan Gubernur tentang Nota Kesepakatan yang ditanda tangani beberapa waktu lalu .
Sementara itu, fraksi Gerindra menyampaikan bahwa dalam mewujudkan Visi Misi Gubernur tertuang dalam lima program prioritas dan delapan belas prioritas otonomi.
“Hendaknya ini menjadi evaluasi karena masuk dianggaran tahun 2023,” ungkap Jonaidi.
Selain itu, fraksi Gerindra juga ingin mendapat jawaban seperti apa Nota Pengantar semua prioritas dapat diisikan TA 2023.
“Terkait Aset wisata Pantai Panjang yang telah secara resmi diserahkan Pemkot kepada Pemprov, hasil rapat, Komisi II berharap Pergub tentang wisata Pantai Panjang serta PAD nya, retribusi, diakhir Tahun ini bisa diterbitkan sehingga ditahun 2023, bisa berpotensi menambah PAD,” demikian Jonaidi. (In/R)
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri dan dihadiri oleh Gubernur Bengkulu diwakili Asisten III Setprov Bengkulu, serta OPD yang terkait dilingkup Pemprov Bengkulu.
Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya atas Nota Pejelasan Gubernur tentang Nota Kesepakatan yang ditanda tangani beberapa waktu lalu .
Sementara itu, fraksi Gerindra menyampaikan bahwa dalam mewujudkan Visi Misi Gubernur tertuang dalam lima program prioritas dan delapan belas prioritas otonomi.
“Hendaknya ini menjadi evaluasi karena masuk dianggaran tahun 2023,” ungkap Jonaidi.
Selain itu, fraksi Gerindra juga ingin mendapat jawaban seperti apa Nota Pengantar semua prioritas dapat diisikan TA 2023.
“Terkait Aset wisata Pantai Panjang yang telah secara resmi diserahkan Pemkot kepada Pemprov, hasil rapat, Komisi II berharap Pergub tentang wisata Pantai Panjang serta PAD nya, retribusi, diakhir Tahun ini bisa diterbitkan sehingga ditahun 2023, bisa berpotensi menambah PAD,” demikian Jonaidi. (In/R)
Posting Komentar