-->

Ads (728x90)

Dewi Ansar Harapkan OPD yang Tergabung dalam TPPS Melaksanakan Perannya Menekan Angka Stunting
Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar (Tengah) Saat Memimpin Rakor TPPS Provinsi Kepri Tahun 2022 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (10/10/2022)(Fhoto : Ist)


 
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com
– Stunting merupakan masalah nasional dan perlu dituntaskan bersama. Untuk itu setiap OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan perannya masing-masing. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TPPS Provinsi Kepri tahun 2022 pada Senin (10/10/2022) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Rakor ini merupakan wujud komitmen aksi bersama antara TP-PKK Kepri, BKKBN Kepri, Bappeda Kepri dan OPD terkait yang tergabung dalam TPPS untuk upaya percepatan penurunan Stunting di Provinsi Kepri.

“ Dengan rapat koordinasi tersebut tetap mengacu pada regulasi sehingga insya Allah masalah stunting di Provinsi Kepri bisa terselesaikan,” katanya.

Selanjutnya, Dewi Ansar meminta agar semua OPD teknis dilibatkan dalam penanganan stunting di Kepri, paling kurang setiap rapat koordinasi itu ada progresnya, yaitu progres terkait dengan angka stunting di Provinsi Kepri, dan apapun kendala yang ditemukan di lapangan bisa didiskusikan bersama, sehingga masalah stunting dapat segera diselesaikan.

"Saya berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penurunan stunting, bisa memberikan masukan dan membuat aksi pelaksanaan program pada tahun mendatang. Mari kita keroyokan, agar stunting bisa menurun seperti target yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Kepri Rohina mengatakan percepatan penurunan stunting di Kepri sangatlah penting karena stunting mempengaruhi perkembangan otak anak yang berdampak pada gagal tumbuh.

Selain itu stunting juga menghambat perkembangan kognitif dan motorik yang dapat menurunkan produktivitas SDM di Kepri 15 tahun mendatang serta berdampak juga pada potensi kerugian ekonomi dari rendahnya produktivitas SDM di Kepri.

"Oleh karena itu penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multi-pihak dan lintas sektor dimulai dari penguatan kelembagaan pengelolaan stunting dari level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan lembaga non-pemerintah yang terkait," ungkapnya.

Menurutnya ketersediaan data yang akurat juga sangat penting untuk perencanaan dan implementasi arah kebijakan penanganan stunting di Kepri. 

Hasil akhir yang diharapkan menurutnya adalah dapat menurunkan prevalensi stunting dengan tepat sasaran, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Rohina juga menyampaikan beberapa faktor penyebab Stunting di Kepri diantaranya pernikahan dini, pola asuh keluarga balita atau asupan makanan balita tidak tepat, ibu hamil dan remaja putri kurang gizi, jaminan pelayanan kesehatan serta kurangnya akses sanitasi dan air bersih. 


"Saya berharap agar upaya mencegah terjadinya stunting dimulai sejak remaja, calon pengantin, kehamilan, termasuk perbaikan pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi, dan lainnya," harapnya.  (ky)


 

Posting Komentar