 |
| Gubernur Kepri H Ansar Ahmad Saat Menghadiri Pengarahan dari Presiden Jokowi di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Kamis (29/09) (Fhoto : Ist) |
JAKARTA, Peristiwanusantara.com – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menggerakkan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanam bahan pangan seperti cabai merah.
Hal itu dilakukan Pemprov Kepri untuk mencegah terjadinya inflasi, sesuai instruksi Presiden Jokowi yang disampaikannya saat memberikan pengarahan terkait pengendalian inflasi kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Kamis (29/09).
Untuk mendukung instruksi Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Ansar bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri Musni Hardi K. Atmaja menyerahkan bibit cabai kepada kelompok dasa wisma dan kelompok tani di Alor Jongkong, Tanjung Balai Karimun, Selasa lalu (20/9).
Sebanyak 2.000 bibit cabai dari Bank Indonesia perwakilan Kepri diserahkan kepada lima kelompok dasa wisma di Kabupaten Karimun, salah satunya adalah Kelompok Dasa Wisma Kartini dan Kelompok Wanita Tani Srikandi Sukses.
“ Salah satu penyebab terbesar inflasi di Kepri adalah volatile food yang salah satunya adalah cabai merah. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan cabai di Kepri, masih harus bergantung dengan pengirim dari daerah lain,” kata Gubernur Ansar dikutip kominfo.kepriprov.go.id.
Ia menyebut cabai merah itu sulit dicari subtitusinya, untuk jangka pendek pihaknya mendorong supaya warga memanfaatkan perkarangan rumah menanam cabe, sehingga kebutuhan keluarga nantinya bisa terpenuhi.
Langkah lain yang akan dilakukan Pemprov Kepri untuk mengatasi kebutuhan bahan pangan di dalam Kepri adalah dengan perluasan lahan tanam cabe dengan jumlah total 227 hektar di seluruh Provinsi Kepri.
Pada tahun 2023 akan dilakukan perluasan lahan dengan alokasi sementara yaitu Bintan 40 hektar, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga 20 hektar, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang 5 hektar.
Adapun langkah cepat lain yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menahan laju inflasi adalah dengan menggelar operasi pasar secara rutin di berbagai daerah di Kepri. Gubernur Ansar juga sudah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan agar penyesuaian tiket kapal sebagai imbas kenaikan harga BBM tidak lebih dari 20 persen.
Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat menjangkau harga tiket kapal sebab sektor transportasi juga merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kepri.
Usai mendengarkan pengarahan dari Presiden Jokowi, Gubernur Ansar secara gamblang akan segera menindaklanjuti arahan tersebut untuk diterapkan di Provinsi Kepri agar inflasi di Kepri dapat terus terjaga. (jlu)
Posting Komentar