Rahma Berikan Klarifikasi Terkait Video Mobil Dinas Mengangkut Beras Bergambar Wajah Rudi-Marlin

Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma (Fhoto : Ist)

TANJUNG PINANG, Peristiwanusantara.com - Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma akhirnya buka suara terkait viralnya video pickup milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang membawa paketan beras bergambar wajah Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Saat melakukan klarifikasi, Rahma tampak santai dan tidak menanggapi serius persoalan tersebut.

Menurut Rahma tidak ada salahnya jika kendaraan dinas milik Pemko Tanjungpinang mengangkut beras bergambar Walikota Batam dan Wagub itu.

Alasannya karena ia menganggap hal itu sebagai fasilitas yang diberikan kepada siapa saja yang ingin membantu masyarakat Kota Tanjungpinang.

"Saya rasa itu tidak ada yang salah, karena yang namanya orang mau membantu tentu kami sebagai Pemerintah memfasilitasinya dengan membantu mendistribusikan," ujar Rahma di Mapolres Tanjungpinang, Selasa (17/05).

"Karena yang dibantu ini juga masyarakat kurang mampu kami tentunya akan selalu memberikan fasilitas bantuan begitu juga bagi pengusaha-pengusaha selama ini," jelas Rahma.

Sebelumya diberitakan, sebuah video yang memperlihatkan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tengah mengangkut paketan beras viral di Media Sosial (Medsos).

Video berdurasi sembilan detik itu viral lantaran kendaraan plat merah Bernomor Polisi (Nompol) BP 8130 T yang diketahui milik Pemko Tanjungpinang itu mengangkut paketan beras bergambar wajah Walikota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Sontak video singkat itupun mengundang tanya dan kritikan banyak pihak. Meskipun belum jelas dimana lokasi kendaraan yang ada di dalam video tersebut.

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Provinsi Kepri, Yusdianto.

Menurut kacamatanya, perbuatan tersebut tidak etis dilakukan, mengingat kendaraan yang dipakai merupakan kendaraan dinas milik Pemko Tanjungpinang.

"Ya menurut saya tidak ethis la, karena fasilitas negara dibuat untuk kepentingan politik," ujarnya. (Pras)