BPJS Kesehatan bersama Pemko Batam Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam

 

Kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam Semester I tahun 2022, di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, Senin (23/05) (Fhoto : Ist) 

BATAM, Peristiwanusantara.com – Bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan (BPJS) Kesehatan Kota Batam dan Pemko Batam menggelar kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam semester I tahun 2022 , Senin (23/05) .

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam Yusfa Hendri, Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam Iwan Adriady, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta BPKAD.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam Iwan Adriady mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan pemerintah daerah.

Iwan mengungkapkan perkembangan  program tersebut. Dari segi kepesertaan hingga  30 April berjumlah 1.088.217 jiwa atau sekitar 91.21% dari jumlah penduduk Kota Batam.

"Kami  melaksanakan 2 (dua) forum yakni terkait progress program JKN-KIS dan progress pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Hari ini bersama Pemko Batam kita akan membahas perkembangan program JKN-KIS khususnya terkait pencapaian kepesertaan,” katanya.

Iwan mengapresiasi Pemko Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 46.500 jiwa untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU PD Pemda) pada tahun 2022 ini. Ditambah lagi dukungan pemerintah terkait implementasi Inpres 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS.

“Dari total alokasi PBPU PD Pemda tersebut masih ada kuota yang belum terisi begitu pula dengan kuota PBI JK yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial. Untuk itu kami terus melakukan sinergi dan kolaborasi bersama dinas terkait agar kuota segera dapat dipenuhi dan dimanfaatkan oleh peserta. Salah satunya adalah dengan terus melakukan sanding data dengan Dukcapil untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,”  kata Iwan.

Sementara Yusfa Hendri mengatakan Pemko Batam dan BPJS Kesehatan akan lebih fokus kepada masyarakat kota Batam yang belum dijamin oleh program JKN-KIS.

Ia menyebut Pemko Batam akan melindungi seluruh penduduk Kota Batam dengan program JKN-KIS.

Dikatakannya, beberapa tahun belakangan, Pemko Batam sudah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk peserta JKN-KIS yang dibiayai oleh pemerintah,” katanya.

Hal tersebut,  dilakukan untuk menjamin peserta yang tidak dijamin oleh pemerintah pusat sebagai peserta PBI JK. 

“ Oleh karena itu sudah seharusnya kita berkolaborasi untuk memenuhi kuota yang telah disediakan," ungkap dia.

Pencapaian kepesertaan ini menurut Yusfa erat kaitannya dengan Universal Health Coverage Kota Batam. Untuk itu segala persoalan menurut Yusfa harus segera dicari solusinya. Untuk itu, Yusfa berharap setiap satker yang hadir dapat menyampaikan persoalan dan menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan segera persoalan terkait program JKN KIS di Kota Batam.

"Saya juga berharap, Dinas Kesehatan dapat menyampaikan terkait ketersediaan kuota kepada Dinas Sosial dan Camat agar dapat dilakukan pemenuhan kuota yang tersedia," pungkasnya.

 (Mc)