 |
| Presiden RI Joko Widodo bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad (Fhoto : Ist) |
Peristiwanusantara.com - Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke-32 setelah terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2002. Usianya kini baru 19 tahun, angka usia yang notabene masih sangat muda dan masih diselimuti semangat menggelora untuk mewujudkan pembangunan demi terciptanya Kepulauan Riau yang maju disegala bidang, baik infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.
Terwujudnya Kepulauan Riau menjadi sebuah Provinsi yang berdiri sendiri diawali dari sebuah mimpi, dari sebuah angan-angan yang bisa jadi bagi sebagian kelompok tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun dengan semangat kuat, dengan usaha keras dan nyata, dengan berbagai perjuangan seluruh masyarakatnya dan dengan banyak pengorbanan, Provinsi yang dulunya hanya mimpi ini kini nyata adanya. Bahkan dalam perjalanannya telah banyak mengukir prestasi dan berhasil mengungguli provinsi-provinsi lain yang lebih dulu ada.
Semangat mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok negeri merupakan amanah UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 33 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan memperpendek rentang kendali, agar kepengurusan administrasi bisa cepat, mudah dan murah. Dan itulah cikal bakal masyarakat Kepri yang terdiri dari 7 Kabupaten dan Kota ini ‘keukeuh’ ingin pisah dari Provinsi Riau yang dulu sebagai induknya.
Mimpi menjadi Provinsi sendiri pun tuntas, walau kenyataannya tidak semua setuju ketika itu. Sampai sekarang dan bahkan sampai kapanpun, rakyat Kepri masih terus bermimpi dengan impian-impian yang visioner dalam rangka mengisi pembangunan, sebagai bentuk tanggungjawab untuk mengisi hasil perjuangan.
Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang berada diposisi terdepan di Indonesia. Secara geografis, berbatasan dengan tiga negara sekaligus yakni Malaysia, Singapura dan Vietnam. Disebelah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, disebelah Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau serta disebelah Timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat.
Selain letak geografisnya yang menguntungkan karena berada di pintu masuk Selat Malaka, dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik. Dengan semangat ‘Berpancang Amanah Bersauh Marwah’ Provinsi Kepri ingin mewujudkan diri menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung sumber daya masyarakat yang memiliki daya saing tinggi.
Telah silih berganti masa kepemimpinan di Kepri, dan kini berada dibawah Gubernur H. Ansar Ahmad dan wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina membawa visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’.
Saat ini, hanya dalam kurun waktu 19 tahun Kepulauan Riau telah menjelma menjadi salah satu provinsi pemekaran baru di Indonesia yang patut diperhitungkan dan menjadi contoh atas keberhasilannya bagi Provinsi lainnya.
Kepri memiliki 5 kabupaten dan 2 kota. Masing-masing kota Tanjungpinang, kota Batam, kabupaten Bintan, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Lingga dan kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap kabupaten dan kota disekat oleh hamparan laut dan hanya bisa dikoneksikan dengan transportasi air. Setiap kabupaten dan kota yang ada di Kepri memiliki potensi alam masing-masing yang bisa dieksplorasi guna menumbuhkan perekonomian, dengan muara mensejahterakan masyarakatnya.
Kepri memiliki laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, 96 persen berbanding 4 persen. Antara kabupaten dan kota yang satu dengan lain dipisahkan oleh laut. Dan untuk membangun sebuah daerah kelautan jelas membutuhkan dana dan tenaga yang serba ekstra.
Tidak dipungkiri, di Kepri masih terjadi ketimpangan dalam banyak hal antara satu daerah dengan lainnya. Yang paling mencolok adalah dalam hal pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosialnya. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur Kepulauan Riau selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat atas kondisi ini. Seolah hanya Kota Batam yang diperhatikan, sehingga Batam lebih maju dan berkembang dibanding kabupaten dan kota lainnya.
Untuk meminimalisir anggapan diskriminatif perlakuan terhadap ‘anak-anaknya’, berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri agar pembangunan bisa merata, terintegrasi dan tidak hanya terpusat di satu daerah saja. Pemerataan kesejahteraan adalah kata kunci yang harus diwujudkan Bersama-sama.
Rakyat Kepri kembali diajak bermimpi, dan tercetuslah angan, bagaimana agar pertumbuhan perekonomian tidak hanya berpusat di kota Batam saja, melainkan bisa menjalar ke Kabupaten dan Kota yang lain. Keluarlah gagasan membangun jembatan yang menghubungkan Kota Batam dan Pulau Bintan atau jembatan Batam-Bintan.
Jembatan ini diyakini akan bisa membuka keterisoliran masyarakat, mampu mempercepat mobilisasi barang, orang dan uang, mendongkrak perekonomian Kepri secara cepat dan merata. Dan yang paling penting, jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri.
Hal ini juga sejalan dengan rencana undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan. Disana ditegaskan bahwa masa depan Indonesia adalah laut, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan luas daratan saja. Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau terluar terbanyak di Indonesia yang perlu diperhatikan dan mendapat peran yang sama untuk Indonesia.
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan bahwa untuk mewujudkan jembatan Batam-Bintan yang disebut sebagai cikal-bakal jembatan terpanjang di Indonesia ini, lagi-lagi rakyat Kepri harus Kembali merapatkan barisan guna memperjuangkannya. Dan jelas bahwa mimpi tersebut tidak mudah dan tidak murah, butuh banyak pengorbanan didalamnya.
Bagi Gubernur Ansar, bicara mengenai kemaritiman berarti sedang berbicara soal kewibawaaan bangsa Indonesia. Laut Indonesia terutama yang berada di wilayah Kepri berbatasan langsung dengan negara-negara lain, sudah seharusnya dihiasi dengan infrastruktur-infrastruktur yang ikonik sekaligus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Salah satu jawabannya adalah Jembatan Batam-Bintan.
“Mimpi masyarakat Kepri untuk mewujudkan jembatan Batam-Bintan ini sudah lama sekali, namun perjuangan untuk mewujudkannya mengalami pasang surut seiring dengan silih bergantinya kepemimpinan di daerah. Kita selalu menganggap jembatan ini sebuah mimpi yang visioner dan perlu diwujudkan. Ini adalah mimpi besar masyarakat Kepri yang harus sama-sama kita beli. Kita beli dan kita persembahkan untuk Indonesia,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Menurut mantan Bupati Bintan yang menjabat selama dua periode dan juga mantan anggota komisi V DPR RI ini, memang tidak mudah membangun mimpi se ‘wah’ jembatan Batam-Bintan, namun Ansar sangat yakin, apapun tidak ada yang tidak mungkin jika dilakukan dengan kesungguhan, kebersamaan, kerja keras dan kontinyu.
“Yang terpenting kita berusaha dan berdoa. Masalah hasil pasti tidak pernah menghianati usaha. Jangan pernah menyerah dan kita tetap bekerja keras bersama-sama. Masing-masing masyarakat lakukan sesuai dengan kapasitasnya. Bagi masyarakat yang sudah dengan ikhlas menyerahkan tanahnya untuk diganti rugi, itu juga sudah bagian dari andil dalam mewujudkan jembatan Batam-Bintan ini,” tegas Ansar.
TERPANJANG, ICONIC & USABLE
Jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Yakni akan dibangun dengan panjang 14,74 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp16,91 triliun yang pembiayaannya dilakukan dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, sepanjang 7,98 kilometer dibangun oleh pemerintah secara Viability Gap Fund (VGF) dengan anggaran sebesar Rp13,57 triliun. Sedangkan untuk sepanjang 6,67 kilometer akan dibangun dengan dana pinjaman luar negeri senilai USD300 juta atau ekuivalen dengan Rp3,34 triliun. Adapun final busines case (FBC) ini telah disusun oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Bappenas RI, dan akan di finalisasi di Februari 2022.
Menurut Gubernur Ansar, dibangunnya jembatan Batam-Bintan ini juga inline dengan program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional (KSPN). Dimana nantinya jembatan ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah.
Selain melancarkan mobilitas kendaraan. Juga akan memperlancar mobilitas orang, barang dan uang dan muaranya bisa meningkatkan speed pertumbuhan perekonomian kedua wilayah, dan selanjutnya menjalar ke wilayah-wilayah lainnya.
“Sebagai kawasan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Strategis Perekonomian Nasional, tentu saja Kepri harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Dan jembatan Batam-Bintan ini nantinya akan menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia, iconic dan usefull bagi masyarakat Kepri dan tentu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” ujar Ansar.
Jembatan Batam-Bintan ini sudah mulai dirancang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2005, kemudian diperbarui tahun 2010. Jembatan ini direncanakan untuk bisa dilewati kendaraan dengan kecepatan hingga 80 kilometer per jam, juga akan memiliki vertical clearance yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Batam-Tanjung Sauh setinggi 27 meter dan Tanjung Sauh-Batam setinggi 40 meter. Penetapan vertical clearance tersebut bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas lalu-lalang kapal-kapal besar nantinya.
Tidak hanya itu, jembatan ini juga didesain dengan system satu on/off ramp yang berlokasi di Pulau Tanjung Sauh. Lajur jembatan memiliki lebar 3,6 meter, bahu luar selebar 3 meter dan bahu dalam selebar 1,5 meter, serta lebar median 4 meter. Jika tidak ada aral-melintang konstruksi nya akan dilakukan tahun ini dan bisa beroperasi 3 tahun setelahnya atau tahun 2025.
Gubernur Ansar sangat optimis jembatan Batam-Bintan ini akan menjadi solusi tepat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Kepri. Karena dengan adanya jembatan ini akan lebih mempercepat lalulintas dan melancarkan kendaraan dan orang. Sehingga hal tersebut akan berdampak pula pada cepatnya alur barang dan uang yang muaranya akan terwujud pemerataan perekonomian serta kesejahteraan yang adil dan pendidikan yang setara.
“Jembatan ini telah menjadi mimpi kita bersama. Oleh karena itu, mari kita wujudkan bersama-sama. Impian yang besar tentu perlu modal besar. Mari kita beli mimpi yang visioner ini, lalu kita persembahkan untuk Indonesia,” kata Ansar menyemangati.(red)
Posting Komentar