 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone) |
JAKARTA, Peristiwanusantara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin utang pemerintah yang mencapai Rp6.000 triliun bisa dibayar dan dilunasi. Berikut fakta utang RI Rp6.000 triliun bisa segera dilunasi yang dirangkum di Jakarta, Minggu (16/1/2022).
1. Utang RI Mencapai Rp6.713,24 Triliun Tercatat, utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun hingga akhir November 2021. Utang ini dengan rasio sebesar 39,84% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ini Alasannya Utang Rp6.713 triliun terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp5.889,73 triliun dan pinjaman Rp823,51 triliun.
2. Realisasi Belanja Negara Harus Dikelola dengan Baik Sri Mulyani yakin pemerintah bisa membayar utang namun realisasi belanja negara juga harus dikelola dengan baik dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.
"Kalau kita belanjanya bagus, menjadi infrastruktur yang bagus, jadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas membuat ekonomi Indonesia tumbuh bagus, ya pasti bisa bayar lagi utangnya, termasuk SBSN ini pasti bisa dibayar Insya Allah dengan aman," katanya dalam video virtual.
3. Sri Mulyani Punya 'Orang Kaya' Berharta Rp11.000 Triliun Rionald Silaban disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai orang terkaya Indonesia.
Pasalnya, jabatan Rionald sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara membuat dia berurusan dengan aset-aset negara yang nilainya mencapai Rp11.098,67 triliun sepanjang tahun 2020. Dibandingkan dengan nilai aset 2019 yang bernilai Rp10.467,53 triliun, kekayaan tersebut meningkat sebanyak 6,02%. Nilai aset ini dihitung dari sisi neraca sumber penerimaan negara.
"Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari Rp4.000 triliun, ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan," ujar Rionald.
4. Alokasi Utang Sekadar informasi, utang Pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing) dan untuk membiayai kegiatan/proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara.
(Okezone.com)
Posting Komentar