 |
| Anggota Komisi III DPRD Kepri H Lis Darmansyah (Fhoto : Halomoan) |
TANJUNGPINANG, Peristiwanusantara.com - Anggota Komisi III DPRD Kepri H Lis Darmansyah menilai pengelolaan sektor kelautan masih jauh dari yang diharapkan padahal wilayah provinsi Kepri sekitar 97 % wilayahnya adalah laut selebihnya daratan.
“Belum sampai 20% potensi itu dimanfaatkan, padahal kita punya Peraturan Daerah tentang pemanfaatan permukaan bawah laut, ada jutaan kabel optik yang melintas di bawah laut. Justru kita tidak dapat apa-apa dari itu,” kata Lis Darmansyah saat ditemui di Tanjungpinang, Selasa, (21/09/2021) malam.
Lis Darmansyah menjelaskan bahwa yang lebih miris lagi adalah harga ikan di Kepulauan Riau menurutnya masih tinggi padahal daerah ini adalah Kepulauan yang merupakan penghasil ikan.
“Harga ikan tinggi, padahal yang dikonsumsi adalah ikan-ikan kelas 3, sementara ikan yang lebih bagus malah di ekspor keluar negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Lis bahwa Industri kelautan belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Hampir seluruh Kabupaten Kota di Kepri rata-rata melakukan pembangunan kemasyarakatan. Seharusnya, pembangunan fisik didarat tak kalah penting pula di sektor kelautan untuk bisa menjadi prioritas.
“Kalau bicara sejauh mana pemanfaatan itu tentu sangat jauh sekali belum sampai 20% potensi laut kita dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” bebernya.
Kader PDI Perjuangan ini menjelaskan dengan adanya RUU tentang Provinsi Kepulauan seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Persoalannya, hingga saat ini belum ada kepastian RRU tersebut, terlebih kebijakan-kebijakan itu masih dilakukan pusat.
“Jika saja RUU Kepulauan itu disahkan, artinya adanya kemenangan provinsi untuk bagaimana mengoptimalkan potensi laut bagi pendapatan daerah ,” tukasnya lagi.
Jika bicara NKRI tentunya tidak terlepas dari daerah Kepulauan dan perbatasan seperti di Provinsi Kepri.
"Faktanya untuk perkembangan pembangunan bagi wilayah-wilayah diperbatasan masih belum diperhatikan maksimal oleh Pemerintah Pusat," tutupnya.
(Moan)
Posting Komentar