 |
| Anggota KAMT Gelar Aksi Damai di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang (Foto : Halomoan) |
TANJUNG PINANG, Peristiwanusantara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Tanjungpinang (KAMT) melakukan aksi damai terhadap dugaan kasus skandal Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma dan anggaran Refocusing Penanganan Covid-19 pada Jumat (24/09/2021) di depan Kantor DPRD Tanjungpinang Senggarang, Tanjungpinang.
Aksi damai ini digelar dengan menerapkan protocol kesehatan (Prokes) dan mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satpol PP Kota Tanjungpinang sejak pagi dengan berjaga di Kantor DPRD Tanjungpinang.
Dalam aksi ini mereka menyampaikan pernyataan sikap, mendesak DPRD Tanjungpinang untuk segera membentuk tim panitia khusus (Pansus) agar mengungkapkan foto dugaan skandal yang dilakukan Walikota Tanjungpinang.
Mendesak DPRD Tanjungpinang untuk memanggil Kepala Dinas Sosial agar segera menyampaikan aliran dana dan transparansi terkait penanganan Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 sebanyak Rp 33.927.753.700.
Selanjutnya, meminta DPRD Tanjungpinang untuk transparansi perihal anggaran hasil Refocusing APBD Kota Tanjungpinang sebanyak milyaran rupiah.
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Adiya Prima Rivaldi mengatakan ada empat point yang mereka sampaikan dalam aksi kali ini terutama dana Refocusing yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang.
Menurutnya, hingga saat ini dana - dana tersebut diduga tidak tersentuh seribu rupiah pun kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya ingin keterbukaan terhadap anggaran tersebut.
"Kami meminta DPRD kota Tanjungpinang untuk segera mengusut kemana anggaran itu digunakan. Kami juga ingin menuntut tentang dana bansos tahun 2020 yang hampir mendekati Rp.34 milyar,- dengan dalil bansos untuk masyarakat Tanjungpinang namun dari besaran anggaran itu tidak sesuai menurut dari kacamata kami, "ujarnya.
Yang paling penting lanjut Adiya, sebagai anak Melayu yang tinggal di bunda tanah Melayu sangat kecewa dengan adanya foto skandal Walikota Tanjungpinang sampai sekarang belum ada transparansi.
" Mungkin kami meminta DPRD Tanjungpinang untuk segera memanggil yang bersangkutan dan membentuk Pansus agar keterbukaan terkait dana tersebut dan apakah benar foto itu atau tidak, " lanjutnya.
Selanjutnya Kordum KAMT Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang besar lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.
"Ada empat point kami sampaikan hari ini khususnya foto skandal Walikota agar DPRD bisa segera membentuk tim Pansus tentang apa yang kami sampaikan ini, " tutupnya. (Moan)
Posting Komentar