 |
| Ilustrasi bansos beras. Masyarakat yang menerima bansos beras dengan kualitas kurang baik diimbau langsung melapor melalui petugas penyalur, seperti RT/RW atau Pos Indonesia. (Foto: ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin) |
"Selain bansos yang bersifat bantuan keuangan yang disalurkan melalui bank transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), pemerintah juga mengadakan bantuan beras PPKM untuk memastikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat selama PPKM," kata Johnny.
Untuk memastikan bansos diterima oleh KPM dengan baik dan tepat sasaran, Pemerintah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk penyediaan dan penyaluran, PT Pos Indonesia untuk proses distribusi dari perkotaan hingga wilayah terpencil, juga pemerintah daerah, dan elemen lain.
Ia menyebutkan Bulog selalu melakukan pengecekan kualitas pada setiap tahap pengiriman. Seluruh pihak yang terlibat dalam program ini ditegaskan berkomitmen memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik saat diterima KPM.
"Bulog memberikan berkualitas baik dan akan merespon dengan cepat bila warga menerima beras yang kurang sesuai, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan cara menarik, dan mengganti beras tersebut dengan yang berkualitas baik sesegera mungkin," kata Johnny.
Hal yang sama juga berlaku di daerah. Jika menemukan kualitas beras yang kurang baik, pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat akan langsung meminta ganti kepada penyedia.
Sementara, masyarakat yang menerima bansos beras dengan kualitas kurang baik dihimbau langsung melapor melalui petugas penyalur, seperti RT/RW, atau menghubungi Pos Indonesia. Petugas di lapangan kemudian akan mengecek apabila pelapor benar-benar berhak menerima bansos dengan mencocokkan data, sebelum beras diganti dengan yang baru.
Johnny memaparkan, bantuan itu merupakan Cadangan Beras Pemerintah yang disimpan Bulog, sesuai tugasnya untuk menyimpak stok CBP yang berasal dari serapan petani sejumlah 1-1,5 juta ton. CBP sendiri telah memiliki standar setara beras medium.
Program bantuan beras PPKM sekaligus menjadi salah satu cara penyaluran CBP. Setelah tersalurkan, Bulog akan dapat kembali menyerap beras petani untuk menjaga ketersediaan stok CBP. Dengan demikian, terjadi efek manfaat ganda dari program pemerintah.
Program Bantuan Beras PPKM, lanjut Johnny, adalah tugas yang harus diperjuangkan dengan ketulusan. Pemerintah dan Bulog berjuang agar seluruh prosesnya berjalan baik, lancar, tepat kualitas dan tepat waktu.
"Jadi tidak hanya disalurkan dengan cepat, namun juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kegiatan ini adalah misi negara bukan misi bisnis, sehingga semua harus berkomitmen untuk keberhasilan program, karena tujuannya membantu masyarakat yang susah," ungkap Johnny.
Sejauh ini, pemerintah telah menyelesaikan penyaluran bantuan beras PPKM Tahap I kepada 20 juta KPM, terdiri dari 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST. Secara keseluruhan, bantuan beras PPKM disalurkan kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Sehingga, total KPM bantuan beras PPKM
Tahap I dan Tahap II adalah sebanyak 28,8 juta KPM.
(cnn.indonesia.com)
Posting Komentar