Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 Dijabarkan dalam 6 dan 24 sasaran

 

BATAM, Peristiwanusantara.com -  Visi pembangunan kota Batam untuk tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Batam Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera.  Visi tersebut akan disusun berdasarkan pertimbangan Komprehensif atas berbagai kondisi yang dihadapi Batam saat ini.

" Selain itu, dengan  memperhatikan posisi  Walikota Batam sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai amanat PP No 62 Tahun 2019 tentang  Perubahan  kedua atas PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Batam, maka penyusunan visi pembangunan itu  juga harus memperhatikan dinamiki dan Trend Perekonomian Daerah Nasional, Regional dan Global,” kata Walikota Batam, H Muhammad Rudi pada rapat paripurna yang diikutinya secara virtual pada Selasa, (27/7/2021).

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil ketua III DPRD Kota Batam, Ahmad Surya dihadiri 35 orang anggota dewan dan digelar di gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam.

Agenda rapat paripurna ini, pembahasan Laporan Pansus Ranperda Pembangunan berbasis Pemberdayaan di Kelurahan serta penyampaian penjelasan Walikota Batam atas Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Batam TA 2021 dan penyampaian Penjelasan Walikota Batam atas Ranperda RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. 

Lebih lanjut  Walikota Batam menjelaskan sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 264 ayat (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Hal ini akan diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 ,Pasal 70 ayat 2 (dua) Bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab/Kota yang telah dievaluasi oleh  Gubernur menjadi Peraturan Daerah Kab/kota tentang RPJMD kab/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota dilantik.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan sebagai tindak lanjut dari Visi pembangunan kota Batam untuk tahun 2021-2026  dan menjalankan amanat dari peraturan yang berlaku maka dituangkan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonimi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan difersifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah,.
2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung Infrastruktur,utlitas dan system Transportasi yang maju,ramah,asri,dan nyaman sesuai tata ruang.
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing berbudaya,Produktif dan berakhlak.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah Huinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,Responsif,Efektif dan Efisien berbasis Teknologi Informasi Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dikatakannya agar visi dan misi yang telah diformulasikan tersebut dapat diimplementasikan dan proses sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat berjalan lancar, maka dijabarkan menjadi 6 (enam) dan 24 (dua puluh empat ) sasaran yaitu :

Tujuan  utama meningkatkan perekonomian kota Batam dan jasa pariwisata yang berdaya saing,dengan sasaran :

1. Menigkatnya Kinerja Sektor Perdagangan
2. Tumbuhnya sector pariwisata unggulan di kota batam
3. Meningkatnya Realisasi Investasi kota batam

Tujuan Kedua,meningkatkan Perekonomian kota batam yang mereta dan Inklusif,dengan sasaran:

1. Meningkatnya Produktifitas Industri kecil menengah dalam perekonomian daerah.
2. Meningkatnya peran Koprasi dan usaha mikro dalam perekonomian masyarakat
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan Budidaya.
4. Meningkatkan Ekonomi Kereatif Daerah 

Tujuan ketiga mewujudkan Infrastrutur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang kota Batam seta berwawasan lingkungan dengan sasaran:

1. Terwujudnya perencanaan Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota batam yang knsisten.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota batam yang bersih dan hijau dengan meperhatikan daya dukung dan daya tampungh lingkungan
3. Tersedianya Infrastruktur perkotaan yang aman nyaman dan terpadu serta kawasan pemukiman yang layak huni

Tujuan keempat, mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan beraklak menuju masyarakat yang adil dan sejahterah dengan sasaran :

1.Meningkatnya aksebilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat.

2.Meningkatnya Aksibilitas Kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata

3.Meningkatnya daya beli masyarakat

4.Meingkatnya peran Gender dan pemuda dalam pembangunan

5.Meingkatnya ketrukunan dan ketenterman hidup masyarakat

6.Meningkatnya sector ketahanan pangan daerah

7.Menurunnya angka pengangguran

8.Meningkatnya pelayanan social Masyarakat.

Tujuan kelima mewujudkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan memperluasa akses Hinterland dengan sasaran : 

1. Meningkatnya kulitas Infrasrtuktur pemukiman di wilayah Hinterland
2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah Hinterland
3. Meningkatnya Kulaitas dan cakupan pelayanan air bersih dan saniitasi di wilayah hinterland

Tujuan keenam mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang professional,akuntabel Transparan dan mengayomi dengan sasaran:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketetalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif,Efisien dan berkualitas
2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang trasnparan dan akuntabel dengan peningkatan profesionalitas ASN dan pemanfaatan Teknologi Informasi

“ Untuk itu kami berharap apa yang kita kerjakan ini dapat berjalan dengan lancar dan dilandasi oleh semangat kepentingan bersama untuk menghasilkan dokumen perencanan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteaan masyarakat kota Batam,” katanya.

Walikota Batam mengatakan hal-hal yang diuraikannya diatas perlu dilakukan pembahasan bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemko Batam secara lebih mendalam.

Beliau juga mengharapkan dengan adanya kerjasama yang baik dan Harmonis sehingga Infomasi dan komunikasi antar pihak Legislatif dan Eksekutif dapat berjalan dengan lancar. 

" Hal tersebut patut terus kita kembangkan dan tingkatkan sehingga proses pembahasan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, sehingga mekanisme proses selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya. (Man)