TEBING TINGGI, Peristiwanusantara.com - Sebagai tindak lanjut rapat kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual, Pemko Tebingtinggi mendapat penghargaan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Piagam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Capaian Opini WTP itu diserahkan oleh Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mercy Monika R Sitompul kepada Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM pada Kamis (12/11/2020) di Kantor KPPN Jalan Sutoyo Kota Tebingtinggi.
" Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan WTP yang diraih oleh Pemko Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Sergai tahun 2019 walaupun saat ini masih Pandemi Covid-19," kata Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatra Utara, Mercy Monika dalam sambutannya.
"Sebagai wujud apresiasi pemerintah atas capaian tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Sergai berupa piagam WTP karena telah berhasil memperoleh opini terbaik dari BPK RI," katanya.
Dikatakannya capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktek pengelolaan keuangan negara yang sehat dan sesuai dengan perundang undangan dan best practice. Capaian opini terbaik bukan semata mata ditentukan oleh penyakit laporan keuangan yang berkualitas dan kecukupan pengungkapan tetapi juga di topang oleh aktifitas sistem pengendalian intern yang memadai kepatuhan kepada perundang undangan.
"Capaian WTP merupakan bagian semakin meningkatkan tata pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, bukan hanya mengelola uang negara, barang milik negara, tetapi ini tanggung jawab dalam melaksanakan funsi pemerintahan didaerah," paparnya.
Wali Kota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM mengucapkan terima kasih atas penghargaan WTP yang diterima, penghargaan WTP tersebut didapat berkat kerja keras Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan WTP ini setiap tahun penilaian selalu berbeda, dimana kita harus mampu menata administrasi, menata aset dan kita melakukan sistem pembayaran secara online dan itu harus dilakukan secara sebaik baiknya.
Ia menyebutkan bahwa saat ini peran digitalisasi merupakan bagian yang kita lakukan saat sekarang ini, pembayaran dilakukan dengan terbuka dan transparan, kami menyatakan kami sudah berbuat sebellum ada dukungan dengan pemerintah pusat, tentu kami mengharapkan banyak arahan, bimbingan dan saran, agar kami bisa mengoptimalkan daerah. (Nes)
Posting Komentar